Diskusi Publik Nasional IKAMAGUM di Hari Pahlawan: Kedaulatan Indonesia Sah Sejak Proklamasi 1945, Bukan Hadiah Belanda 1949

JAKARTA –Legitimasi kedaulatan Republik Indonesia sejak awal kemerdekaan dinilai sudah sah secara hukum maupun fakta sejarah. Narasi historiografi Barat yang menempatkan tahun 1949 sebagai titik pengakuan kedaulatan dinilai perlu diluruskan.

Hal tersebut mengemuka dalam Diskusi Publik Nasional yang diselenggarakan Ikatan Mahasiswa Magister Hukum Universitas Mpu Tantular (IKAMAGUM) dalam rangka Hari Pahlawan, di Aula Hiobadja, Kampus A Universitas Mpu Tantular, Jl. Cipinang Besar, Jakarta Timur, Selasa (10/11/2026).

Diskusi bertajuk *“Proklamasi 1945, Pengakuan Kedaulatan 1949: Apa Konsekuensi Hukumnya bagi Indonesia dalam Hukum Internasional?”* ini mengusung tema besar _“Meneguhkan Makna Kemerdekaan, Menguji Pengakuan Kedaulatan, dan Menelaah Konsekuensi Hukum Internasional atas Hubungan Indonesia–Belanda”._

Penyelenggara menghadirkan Keynote Speaker Prof. Dr. Rattan Pandiangan dan Prof. Dr. Yusri Ihza Mahendra, Ph.D, Pembicara Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., Ph.D, Dr. Bondan Karunamoyo, S.S., http://M.Hum, dan Ketua Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KHKB) Jeffry M. Pondaag, serta Penanggap Dr. Suyud Margono, S.H., http://M.Hum, Dr. Iwan Armawan, Dr. Fatrus, S.H., M.H., CTA, http://C.Med, dengan Moderator Lemens Kordengan.

*Kedaulatan Runtuh Sejak Kapitulasi Kalijati 1942*

Pembicara dari disiplin ilmu sejarah menjelaskan, penyerahan kekuasaan secara legal formal telah terjadi sejak 8 Maret 1942, saat Belanda melakukan kapitulasi kepada tentara pendudukan Jepang di Kalijati, Subang.

“Secara hukum sejarah, hak pemerintah kolonial Hindia Belanda sebenarnya sudah runtuh sejak penandatanganan kapitulasi Kalijati. Ketika Jepang kalah perang dan terjadi _vacuum of power_ (kekosongan kekuasaan), Indonesia memanfaatkan momentum tersebut untuk memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945,” ujarnya.

Kemerdekaan Indonesia dicapai melalui perjuangan mandiri dan persiapan matang lembaga BPUPKI serta PPKI, bukan pemberian dari negara bekas penjajah. Hal ini membedakan posisi Indonesia dengan sejumlah negara Asia-Afrika lainnya yang kemerdekaannya difasilitasi oleh negara kolonial.

Kehadiran kembali Belanda pasca-1945 melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA) dengan membonceng pasukan Sekutu dinilai sebagai tindakan agresi terhadap negara yang sudah berdaulat. Perdebatan alot dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, khususnya pasal _Financial Economic (Finek)_, memaksa Indonesia menanggung beban utang pemerintah Hindia Belanda dan NICA sebesar 4,5 miliar Gulden hingga era 1950-an sebelum akhirnya dihentikan melalui keputusan politik.

Meskipun melewati tekanan ekonomi dan militer pada masa revolusi 1945–1949, sikap bermartabat Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan tanpa bergantung pada bantuan luar negeri justru menjadikannya role model bagi bangsa Asia dan Afrika, yang menjadi cikal bakal kepemimpinan Indonesia dalam Gerakan Non-Blok bersama India, Mesir, dan Yugoslavia.

*Proklamasi sebagai Komunikasi Kedaulatan*

Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Mpu Tantular (UMT), Dr. Iwan Armawan, menegaskan Proklamasi bukan sekadar pernyataan lepas dari penjajahan, melainkan pesan politik dan diplomatik.

Menurutnya, terdapat tiga aspek komunikasi penting. Pertama, komunikasi kedaulatan yang menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia telah lahir sebagai bangsa merdeka. Kedua, pembentukan opini publik internasional, karena saat itu masih ada pandangan yang menempatkan Indonesia sebagai Hindia Belanda. Ketiga, komunikasi diplomasi untuk meyakinkan negara lain bahwa Indonesia memiliki pemerintahan, wilayah, rakyat, serta kemampuan menjalin hubungan dengan negara lain.

“Kalau kita melihat dari perspektif ilmu komunikasi, Proklamasi ini merupakan kenyataan komunikasi kedaulatan. Kita ingin menyampaikan kepada seluruh dunia bahwa ada bangsa baru yang sudah merdeka dan berdaulat, yaitu bangsa Indonesia,” ungkap Iwan.

*Dua Perspektif Hukum dan Empat Syarat Kedaulatan*

Pakar Hukum Internasional Prof. Hikmahanto Juwana dalam sesinya menjelaskan bahwa fakta hukum dalam sengketa politik antarnegara senantiasa dapat dipandang dari dua perspektif yang bertolak belakang.

“Orang hukum melihat satu fakta dari dua perspektif yang berbeda. Argumentasi membangun pembelaan hukum bertumpu pada fakta, bukti, dan dasar hukum. Dalam konteks hukum internasional, unsur pengakuan (recognition) menjadi aspek krusial di samping syarat kedaulatan rakyat, wilayah, dan pemerintahan,” ungkapnya.

Merujuk hukum internasional, empat syarat negara berdaulat adalah keberadaan penduduk, wilayah pasti, pemerintah berdaulat, dan pengakuan negara lain. Ia mencontohkan perjuangan diplomat H. Agus Salim yang bergelilya ke luar negeri pasca-Proklamasi untuk menggalang pengakuan de facto dan de jure dari negara-negara Arab seperti Mesir.

Dualisme perspektif paling nyata pada peristiwa 1945–1949. Dari perspektif Indonesia, peristiwa tersebut adalah Agresi Militer. Dari perspektif Belanda, itu adalah Aksi Polisionil (Politionele Acties) untuk menumpas pemberontakan di wilayah yang mereka klaim masih milik Hindia Belanda. Kepastian hukum baru terjadi pasca-penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949, di mana aksi Belanda mutlak menjadi agresi antarnegara.

Ia juga membandingkan dengan konflik Palestina-Israel dan kasus kejahatan perang Rawagede serta Westerling, di mana negara dapat dimintai pertanggungjawaban hukum (state responsibility) atas tindakan berlebihan terhadap warga sipil.

*Tuntutan Keadilan Sejarah dari KHKB*

Ketua Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda (KHKB), Jeffry M. Pondaag, menyampaikan seruan keras terkait keadilan sejarah. KHKB yang berdiri sejak 5 Mei 2005, bertepatan dengan hari pembebasan Belanda dari pendudukan Jerman, dibentuk untuk menuntut keadilan bagi korban kejahatan perang Belanda.

“Belanda tidak pernah memiliki hak hukum atas tanah air Indonesia. Mereka datang bukan sebagai pedagang, melainkan perampok. Jika Belanda merayakan pembebasan mereka dari Jerman pada 5 Mei, mengapa mereka tidak mau mengakui secara penuh kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945? Pendudukan mereka di Indonesia salah total, tanpa koma,” tegas Jeffry.

Adapun lima poin utama tuntutan KHKB adalah:
1. *Penolakan Perspektif Kolonial:* Nusantara telah memiliki penghuni dan peradaban sendiri.
2. *Pengakuan Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945:* Menuntut pengakuan de jure dan de facto 17 Agustus 1945, bukan 27 Desember 1949.
3. *Pertanggungjawaban Ekonomi:* Mengungkit beban 4,5 miliar Gulden yang dipaksakan pada 1949 yang digunakan membangun infrastruktur di Belanda.
4. *Pengembalian Benda Bersejarah:* Puluhan ribu artefak budaya harus dikembalikan tanpa syarat dan disertai permintaan maaf resmi.
5. *Penegakan Keadilan Korban:* Keadilan proporsional bagi korban pembantaian Rawagede, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan wilayah lain.

“Gedung-gedung dan fasilitas umum di Belanda dibangun dari hasil kekayaan Indonesia dan beban utang yang ditimpakan kepada kita saat awal kemerdekaan. Kami menuntut keadilan sejarah yang jujur, bukan diplomasi setengah hati,” pungkas Jeffry.

Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang edukasi bagi generasi muda bahwa kemerdekaan bukan sekadar peristiwa seremonial tahunan, melainkan pernyataan kedaulatan bangsa yang harus terus dijaga melalui penguatan pengetahuan, diplomasi, dan kesadaran kebangsaan.