Laporan|Lemens Kodongan
JAKARTA , eksposenews Ungkapan kebingungan disampaikan oleh Johnny G. Plate, ketua Fraksi Nasdem yang juga menjabat Sekjen Partai Nasdem kepada awak media, usai diskusi membahas Kontroversi Revisi UU MD3, yang dilaksanakan di sekretariat Para Syindicate, Jl. Wijaya Timur,Jakarta Selatan, (23/2).
kebingungan tersebut menyangkut perubahan UU MD3, dimana salah satunya ada penambahan unsur pimpinan dewan yang tidak melalui mekanisme demokrasi. ada pimpinan dewan yang ditambah dan diberikan, dibikin kotaknya,ambil orangnya, tunjuk orangnya, isi kotaknya. apa apaan ini saya saja jadi bingung dengan mekanisme yang tidak demokratis seperti ini. apalagi masyarakat, tuturnya.
Johnny Plate juga mengharapkan agar pimpinan dan Fraksi DPR sebaiknya melakukan konsultasi dengan lembaga Presiden, terkait Perubahan UU MD3 yang menuai reaksi publik. UU tersebut dinilai kontroversi karena dianggap UU tersebut dibuat hanya untuk melindungi kepentingan Anggota DPR, sementara masyarakat akan dijadikan korban untuk kepentingan rezim penguasa jika UU MD3 diberlakukan.
Konsultasi diperlukan antar dua lembaga DPR dan Presiden, untuk mencari jalan keluar. apakah dengan menerbitkan Perpu itu salah satu solusi hukum. kalau solusi politiknya sebaiknya Dewan menarik kembali surat yang telah dikirim kepada lembaga Presiden. kalau ada celah hukumnya bagaimana? ungkapnya, ya tentu hal ini harus di telaah oleh ahli hukum, kalau ada celah hukum dicabut atau ditarik kembali suratnya , atau dicari mekanismenya secara politik.
Langkah selanjutnya kalau surat yang dikirim ke Presiden ditarik kembali, maka harus ada rapat Paripurna untuk membatalkan keputusan sebelumnya dan membuka diskusi baru serta penugasan kepada Baleg DPR. Hal ini bisa saja dilakukan asal ada kemauan politik dan komunikasi politik, tutur Johnny.
Perihal surat yang dikirim dan ditandatangani Dewan ke Presiden itu adalah hasil keputusan paripurna Dewan. Jadi kalau ada usulan agar surat tersebut ditarik atau dicabut kembali oleh Fraksi dan anggota Dewan, maka Pimpinan Dewan harus melanjutkannya.
Yang punya voting dan Right adalah Fraksi dan anggota, pimpinan Dewan itu tidak punya, Pimpinan Dewan tidak bisa ambil keputusan. pimpinan Dewan hanya bisa meneruskan hasil keputusan Fraksi dan anggota. jadi kesimpulannya harus ada komitmen 2 lembaga antar Lembaga DPR dan Lembaga Presiden, untuk segera melakukan komunikasi dan konsultasi masalah UU yang telah menuai reaksi luas ini di masyarakat, secepatnya.