Palu,eksposenews.com- Holiliana, Istri Bupati Morowali Utara Aptripel Tumimomor membeli lahan warga masyarakat didesa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, Morowali Utara, secara besar-besaran.
Data yang media ini terima dari sumber yang enggan disebutkan namanya menggambarkan bahwa lahan tersebut dibeli oleh Holiliana secara bersamaan dengan harga yang terbilang murah.
Berdasarkan data, setiap warga masyarakat tersebut rata-rata memiliki lahan yang luasnya sama yakni sebesar 20.000m2 dan di jual kepada Holiliana sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
Masyarakat yang tercatat menjual lahannya masing-masing; Ambo Upe, Hj.Siti Marwiah, Makhadir, Mardani, Muh. Habibi, Budalia, H.Samsul Bahri, Muh.Yusuf, Musmulaoke. Semuanya adalah warga desa Bungintimbe kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara.
Kemungkinan besar lahan tersebut akan dijual kembali oleh Holiliana kepada pihak perusahaan tambang besar yang beroperasi di Morowali, ujar sumber yang enggan disebut identitasnya kepada media.
Sumber tersebut juga mengungkapkan bahwa saat ini Bupati Morowali Utara bersama pihak lainnya juga sedang dalam pemeriksaan Polda Sulawesi Tengah. Pemeriksaan tersebut diduga terkait proyek pembebasan lahan rencana lokasi perkantoran Pemerintah Kabupaten Morowali Utara di Desa Karolama, Kecamatan Petasia, seluas 46 hektare dengan biaya ganti rugi mencapai Rp 9,5 miliar.
Sementara itu, Pihak LSM Hukum Jamin Rakyat (HAJAR) Indonesia juga telah menerima beberapa pengaduan masyarakat Morowali Utara tentang adanya rekayasa oleh pihak Kepala Desa Bungintimbe yang membuat surat pernyataan pelepasan hak tanah rakyat kepada Holiliana.
Iya Kami juga merasa ada sesuatu yang janggal, ujar Ketua LSM Hukum Jamin Rakyat Sulteng L. Sulaiman kepada media ini. Pasalnya dalam surat keterangan pelepasan hak tanah masyarakat kepada Holiliana tanggal dan luas tanahnya kok sama. Yakni masing-masing warga memiliki luas 20.000m2. dan harga jualnya juga sama yakni dibayar 10 juta rupiah.
Jangan-jangan yang yang digunakan oleh Holiliana adalah uang pengusaha pertambangan. Sebab jika uang yang dibeli Holiliana adalah uang pribadinya, maka perlu dijelaskan asal muasal uang tersebut, ujar aktivis LSM Sulteng ini.
Dalam waktu dekat Kami akan membuat laporan kepada Mabes Polri, agar kasus -kasus yang sedang di Lidik oleh Polda Sulteng agar di Supervisi ke Mabes Polri saja. Ada beberapa laporan masyarakat yang sudah lama mengendap di Polda Sulteng dan kasusnya hilang begitu saja. Kami menduga beberapa oknum di Polda Sulteng menjadikan para pejabat yang sudah ditetapkan sebagai tersangka jadi ATMnya. Kami kecewa dengan pihak Polda Sulteng yang terindikasi menjadikan kasus hukum menjadi alat kejahatan. Jadi kami akan minta agar Mabes Polri mengambil alih kasus-kasus kasus yang mandeg di Polda Sulteng. Ujar L.Sulaiman.
Kami akan melakukan aksi besar-besaran di depan KPK dan Mabes Polri agar kasus – kasus yang ada di Polda Sulteng segera di ambil alih, karena kami tidak percaya dengan pola penanganan yang ada di Polda Sulteng, pungkas L.Sulaiman.