Jakarta,eksposenews.com- DPP Advokasi Rakyat Untuk Nusantara ( ARUN) menyoroti Korban yang berjatuhan pada Penyelenggaraan Pemilu 2019. Pernyataan sikap tersebut disampaikan pengurus ARUN di Bakoel coffee, Cikini, Minggu (5/05/2019).
Dalam pernyataannya, DPP ARUN masing-masing Ketua Umum, Bob Hasan, Ir.Cut Mardiah selaku Srikandi Arun dan Sekjen DPP ARUN Fernando Suling. Bob Hasan menilai bahwa Pemilu 2019 adalah sarana pelaksanaan proses demokrasi yang sah dalam rekrutmen dan pergantian pemimpin yang diatur dalam sistem demokrasi Terkait hal tersebut DPP Advokasi Rakyat untuk Nusantara (Arun) memberikan sorotan terhadap proses penyelenggaraan PEMILU 2019 ini.
Ketua umum Arun ( advokasi rakyat untuk nusantara ) menyampaikan bahwa beberapa diiantaranya adalah banyaknya petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia serta jatuh sakit.
ARUN menilai banyaknya petugas KPPS yang gugur memang tidak bisa dilepaskan dari terselenggaranya pemilu serentak ini didasari untuk penghematan anggaran pemilu 2019 secara serentak. Meskipun, diselenggarakan pemilu serentak ini didasari untuk penghematan anggaran.
Selanjutnya Kami selaku ORMAS ARUN mengucapkan bela sungkawa untuk petugas KPPS yang gugur. Kami juga mendapatkan berita dan kabar bahwa tidak sedikit juga bahkan ribuan dalam kondisi sakit dan ternyata ini bukan hanya menimpa petugas KPPS tapi juga instansi seperti Polri yang memastikan penyelenggaraan pesta demokrasi ini. Kami berharap yang sakit dapat segera sembuh.
Respon Presiden dan pemerintah melalui ucapan duka dan santunan rasanya tidaklah cukup untuk menjawab masalah dan menjamin ketidak berulangan serupa di masa mendatang, termasuk menjamin adanya akuntabilitas negara secara penuh atas masalah ini.
Negara seharusnya melindungi setap warga negaranya termasuk memasti kan perlindungan penikmatan atas hak hidup warga negara. Ironisnya, para petugas penyelenggaran Pemilu meninggal diduga karena akibat beban kerja dalam penyelenggaran Pemilu. Peristiwa ini adalah ongkos dan pengorbanan yang tidak dapat dibenarkan untuk tujuan dan kepentingan apapun, termasuk untuk tujuan demokrasi.
Sampai tanggal 1 Mei 2019, terhitung sudah 440 Petugas KPPS yang meninggal dunia. Dan angka ini melonjak jauh dari jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia pada Pemilu Tahun 2014 yang berjumlah 3 orang. Selain itu, masih ada 3.788 orang yang dalam kondisi sakit dan masih menjalani perawatan. Jadi total 4.228. jika ditotal orang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intesif karena kelelahan akibat menjalankan tugasnya selama berhari-hari.
Bob hasan selaku ketua ARUN mengatakan, bahwa sebagaimana disadari sejak awal bahwa beban kerja pada Pemilu tahun 2019 jauh lebih berat dibandingkan lima tahun sebelumnva. Mengingat pada periode ini dilakukan penggabungan antara Pemilihan Presiden dengan Pemilihan Anggota Legislatif untuk tujuan menghemat anggaran, namun bukan berarti penggabungan ini dapat membenarkan, memaklumi peristiwa jatuhnya korban ujar.
DPP ARUN juga menyoroti ketidak tersediaannya formulir C6. Fakta teknis pelaksanaan waktu melakukan pemilihan suara bagi mereka yang tidak mempunyai formulir C6 dan ini menjadi bukti lain ketidak siapan KPU sebagai penyelenggara Pemilu.
Kami menilai bahwa peristiwa ini harus dijadikan momentum bagi seluruh pihak untuk mengevaluasi kembali seluruh rangkaian pelaksanaan pemilu. Khusus yang berkaitan dengan pola management dan petunjuk teknis, mulai dari jadwal penetapan DPT yang terkait kepada tersedianya formulir C6 dan distribusi dengan baik kepada pemilih maupun jaminan perlindungan para petugas KPPS.
Berikut pernyataan Bob Hasan dalam unggahan Video Live streaming