100 Miliar Disediakan Bagi Yang Bisa Membuktikan Adanya Kecurangan Jokowi Pada Pilpres

Depok,eksposenews.com- Sejumlah Pengusaha Muslim menyediakan dana sejumlah 100 Miliar bagi siapa saja Pendukung Pasangan Prabowo – Sandi yang bisa membuktikan adanya kecurangan pihak Jokowi atau KPU dalam kontestasi politik pemilu pada 17 April lalu.

Dana sejumlah 100 miliar disediakan oleh pengusaha muslim, ujar Diki Candra selalu Relawan Muslim Cyber Army-Jokowi Jokowi bersama enam relawan lainnya dalam jumpa pers yang dilaksanakan di Hotel Bumi Wiyata, Jl. Margonda Raya No. 281, Depok, pada minggu (28/04).

Diki Candra menyampaikan bahwa sejak Pilpres 2019, berbagai narasi dan konten fitnah atau hoax telah diciptakan untuk menjatuhkan Joko Widodo, baik fitnah surat nikah sebagai warga tionghoa, komunis, kaki tangan negara cina, antek asing-asing, ijasah SMU nya
palsu, pemimpin gagal dan puluhan konten fitnah lainnya sehingga membuat masyarakat terpecah dengan kondisi yang mengkhawatirkan.

Terpecahnya anak bangsa ini terus terpelihara selama 5 tahun terakhir ini karena narasi dan konten yang diciptakan semakin liar yang intinya adanya upaya membelokan dan menjungkirbalikan berbagai fakta keberhasilan pembangun Republik ini, sehingga sebagian masyarakat mempercayai berbagai narasi diatas.

Akibatnya hal tersebut menimbulkan kerugian dalam kontek keduniawian, tapi juga banyak menyeret umat dalam dosa besar, dosa fitnah ujarnya.

Sejak munculnya konten dan nasrasi hoax saat Pilpres 2019, dimulai lagi diakhir tahun 2018 pemberitaan tentang pembajakan e-KTP, maka isu kecurangan
mulai menggema, dengan berbagai narasi hoax lainnya, termasuk berita yang cukup menghebohkan, yaitu mengenai 7 kontainer kertas suara yang sudah tercoblos untuk Pasangan Calon nomor urut 01.
Setelah pemilihan berlangsung 17 April 2019, narasi isu kecurangan terus berlangsung dialamatkan kepada Pasangan Calon nomor urut 01, Ir.H.Joko Widodo -KH. Ma’ruf Amin, yang semakin sporadic, massif dan terstruktur termasuk terus menggiring opini untuk tidak mempercayai penyelegara lembaga Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan Lembaga lainnya.

Hasil hitung cepat yang diakukan oleh sekitar 10 lembaga konsultan
yang selama ini sudah terbiasa melakukan proses hitung cepat,
tidak pernah meleset, tidak luput dari fitnah keji bahwa lembaga2
tersebut adalah lembaga yang sudah dibayar oleh pihak Paslon 01 untuk memenangkan hasil hitung cepat yang ditayangkan media, dengan berbagai narasi fitnah dan bahkan dihimbauan untuk tidak menonton televisi yang menyiarkan hasil hitung cepat pemilu 2019.

Klaim kemenangan dari Paslon nomer urut 02 Prabowo Subianto- Sandiaga Uno yang terus menerus dilakukan dalam berbagai acara dan tempat. Tidak hanya klaim kemenangan, juga berbagai pernyataan Prabowo sudah jadi presiden. Ini hanya didasarkan pada awal hitungan real count internal dengan klaim telah
menang dengan angka 62%, yang pada akhirnya mereka tidak bersedia buka- bukaan data.

Padahal kita mengetahui, seharus nya pernyataan sebagai Presiden terpilih hanya boleh dinyatakan oleh KPU. Pernyataan Prabowo sudah jadi Presiden ini Narasi yang diciptakan sejak sebelum Pemilu 17 April 2019, dilakukan sampai saat ini dan berbagai langkah yang dilakukan pada poin-poin diatas membuat kondisi masyarakat terpolarisasi begitu kuat sehingga dapat menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat.

Ditambah dengan banyaknya tokoh-tokoh pendukung pasangan calon O2 memberikan statementnya, baik dalam bentuk video, tulisan, pernyataan-pernyataan ajakan dan ancaman untuk melakukan people power yang dapat menimbulkan perpecahan dan perang saudara di Republik tercinta ini.

Dalam rangka membendung berbagai fitnah diatas, dengan opini bahwa telah terjadi kecurangan yang dituduhkan kepada pihak 01 oleh pihak 02 dan upaya pelemahan integritas penyelenggara pemilihan umum dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang disebarkan baik melalui tulisan, rekaman video dan media sosial yang akhir-akhir ini semakin sporadic dan sudah merugikan banyak pihak yang tidak bisa di pertanggungjawabkan.

Maka kami yang terdiri dari beberapa relawan yang peduli akan hasil pemilihan umum yang bersih, jujur dan adil menyatakan

1.bahwa mengakui masih ada berbagai peristiwa baik yang disengaja maupun tidak di sengaja di TPS atau dalam entry data yang dilakukan KPU, yang merugikan kedua belah Pihak, tidak hanya merugikan pihak 02, juga merugikan pasangan 01 namun kami anggap jumlahnya tidak terlalu signifikan dibandingkan jumlah TPS dan jumlah pemilh yang ada. Dan sudah dilakukan pemilihan atau entry ulang.

2. Namun demikian,kami menghormati dan wajar, jika ada Pihak dari pasangan Calon Presiden 02 untuk terus membuktikan kecurangan yang dilakukan oleh Pihak 01,sehingga merugikan Pihak 02, dalam upaya hak yang dilindungi oleh undang -undang.

3. Terkain poin-poin diatas, beberapa pengusaha muslim, yang sangat prihatin dengan maraknya fitnah yang beredar, memberikan kuasa kepada kami, untuk menginformasikan bahwa para pengusaha muslim ini siap memberikan bonus sebesar 100.000.000.000 (seratus milyar rupaih) kepada siapapun dari pihak 02 yang bisa membuktikan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 ini secara masif dan terstruktur yang dilakukan oleh Pihak 01, dengan jumlah hasil kecurangan minimal 5% saja dari jumlah pemilih yang sudah melakukan pilihannya.

4, Devinisi atau batasan nilai kecurangan yang lima persen (5%) ini adalah angka dari hasil hitungan real count hitungan manual yang dilakukan oleh KPU, yang angkanya dianggap hasil kecurangan yang tidak dilakukan dikoresi oleh KPU, sehingga
perbedaan hasil real count hitungan manual tersebut menjadi salah berjumlah lima persen (5%) yang merugikan pihak 02.

Kami yang menyatakan :

1. Dr. Anwar Husin SH.MM ( Militan 34).

2. Diki Candra MM ( Muslim Cyber Army jokowi

3. Dr. KH. Manarul Hidayat MA. ( Pengasuh Pondok Pesantren Al- Mahbubiyah).

4. H.R. Muhidin ,SH ( Jawara Dukung Jokowi).

5. Ir. Haris Mardiyansyah( sahabat jokowi).

6. KH. TB. M .Ali Nurdin Quraisy).

7. Ardli Primana ( forum Kajian & Fitnah Akhir zaman.

Berikut pernyataan Anwar Husin dalam video streaming.