Jakarta,eksposenews.com-Edy Mulyadi Selaku Sekjen GNPF memimpin jumpa pers terkait aksi turun ke jalan yang akan digelarnya pada tanggal 21 Februari 2020.
Kami akan menurunkan massa sebanyak-banyaknya ujar Edy Mulyadi menjawab pertanyaan media saat jumpa pers yang dilaksanakan di gedung juang, Cikini, Jakarta Pusat, Jum’at, 7 Februari 2020.
Aksi ini kami lakukan mencermati perkembangan penanganan kasus-kasus mega korupsi puluhan triliun rupiah yang bukan hanya merugikan negara saja, bahkan menyengsarakan rakyat Indonesia, saat ini rakyat dibuat kecewa dan marah. Tegas Edy Mulyadi.
Negara, dalam hal ini para aparat penegak hukum, hingga kini belum menunjukkan sikap yang serius untuk menuntaskannya. Diduga kuat mandeg dan mangkraknya penanganan kasus-kasus mega korupsi yang makin menggila tersebut karena melibatkan lingkaran pusat kekuasaan. Perilaku tersebut teriadi sebagai bagian dari modus korupsi mereka untuk pembiayaan politik guna meraih dan melanggeng kan kekuasaan.
Kita tahu, para pejabat publik yang diberi amanah untuk mensejah terakan rakyat, justru berusaha saling melindungi antara satu dan pelaku mega korupsi lainnya. Apa yang terjadi pada operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang melibatkan politisi PDIP Harun Masiku, menunjukkan secara terang benderang perseng kokolan jahat tersebut.
Selain skandal KPU-Harun Masiku, sejumiah kasus mega korupsi yang hingga kini tidak jelas penanganan nya antara lain, Kasus yang menjerat Honggo selaku Direktur PT Trans Pacific Petrochemicai Indotama (TPPI) dengan kerugian negara mencapai Rp35 triliun, kasus PT Jiwasraya yang merugikan Rp13 triliun, dan kasus PT Asabri dengan kerugian RplO triiiun.
Sehubungan dengan hal tersebut, kami Pengurus pusat, Front Pembela Islam (FPI), GNPF Ulama dan Persaudaraan Alumni 212 menyerukan:
1. Seluruh elemen rakyat Indonesia untuk terus melakukan perlawanan terhadap rezim yang menyengsarakan rakyat.
2. Seluruh elemen rakyat Indonesia untuk mendesak dan mengawal aparat hukum (KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan) untuk segera menuntaskan kasus-kasus mega korupsi tersebut dengan menegakkan prinsip keadiian, transparansi, dan akuntabel.
3. Akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dengan tema AKSI 212: BERANTAS MEGA KORUPSI SELAMATKAN NKRI yang insyaallah akan diiaksanakan pada hari Jumat, 21 Februari 2020, pukul 13.30-15.30 WIB di Depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara -Jakarta.
4. Menyerukan segenap pengurus FPI, GNPF Ulama dan PA 212 di daerah-daerah untuk bekerja sama dengan Ormas-ormas Islam setempat dan seluruh elemen ummat menggelar aksi menyampaikan anspirasi serupa di daerah/wilayah masing-masing pada Jumat 7 dan 14 Februari 2020 sebagai pemanasan menjelang aksi di Jakarta.
5. Menyerukan segenap pengurus dan anggota FPI, GNPF Ulama dan PA 212 di daerah-daerah untuk bekerja sama dengan Ormas-ormas Islam dan ormas- ormas serta tokoh nasional setempat dan seluruh elemen ummat untuk beramai-ramai datang keJakarta guna mengikuti dan terlibat secara aktif pada AKSI 212; BERANTAS KORUPSI SELAMATKAN NKRI.
6. Mendesak kepada aparat keamanan di tingkat pusat maupun daerah agar profesional dalam melaksana kan tugas pengamanan secara wajar, serta tidak melakukan tindakan represif terhadap aksi tersebut, sesuai dengan hak-hak warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat yang dilindungi konstitusi dan UU.