Jakarta,eksposenews.com- Untuk kali kedua Jokowi akan dilantik kembali sebagai presiden pada 20 Oktober 2019. Publik berharap Jokowi bisa mewujudkan semua janji Nawacita Jilid keduanya itu dengan maksimal. Terutama soal pertumbuh an ekonomi, lapangan pekerjaan baru, mengentas kan kemiskinan dan pengangguran, serta prospek hukum dan korupsi yang lebih menjanjikan
Survei Nasioal Parameter Politik Indonesia yang dilakukan pada 5 hingga 12 Oktober menyuguhkan temuan bahwa kinerja Jokowi di periode pertama relatif baik dengan sejumlah catatan kritis. Publik yang menilai kinerja Jokowi baik mencapai 41,0 persen, biasa saja 33,4 persen, buruk 23,3 persen. Selebihnya tak menjawab. Itu artinya, jika diringkus secara sederhana kinerja Jokowi sebenamya sudah baik namun belum maksimal karena menyisakan sejumlah pekerjaan rumah.
Jokowi dinilai sukses membangun infrastruktur strategis, memberi kan bansos, sembako, dana desa, PKH, KJS, dan KIP. Namun pada saat yang bersamaan Jokowi dianggap kurang maksimal soal kesejahtera an, lapangan pekerjaan baru, mengurangi kemiskinan, harga yang masih mahal, serta persoalan korupsi dan penegakan hukum. Publik belum merasakan ‘sentuhan magis’ pembangunan infrastruktur yang inline dengan persoalan mendasar rakyat. Termasuk juga soal isu pelemahan KPK cukup
kuat serta potret hukum yang dinilai masih tebang pilih. Di periode kedua, mayoritas publik optimis bahwa Jokowi bisa menunaikan janji politiknya.
Angka optimis publik itu mencapai 67,4 persen, pesimis 25,8 persen, sisanya tak menjawab. Jokowi punya bekal segalanya untuk mewujudkan semua visi misi politiknya itu. Terutama dukungan parlemen yang sangat maksimal karena nyaris tak ada parpol yang berhasrat menjadi oposisi.
Oleh karena itu publik anstusias menyambut pelantikan Jokowi dengan penuh riang gambira. Prosentase kegembiraan itu mencapai 74,6 persen. Karena mayoritas merasa pemilu sudah usai, pemilu bukan ajang perang ideologi, dan hidup harus kembali normal. Antusiasme publik menyambut pelantikan Jokowi ternyata tak berbanding lurus dengan isu Prabowo yang agresif ingin merapat kekolam koalisi Jokowi. Publik yang menyata kan tidak setuju Prabowo merapat ke Jokowi mencapai 40,5 persen,setuju 32,5 persen, tak menjawab 27,0 persen.
Publik yang tidak setuju Prabowo merapat ke Jokowi justeru terjadi di basis pemilih Jokowi dan Prabowo itu sendiri. Itu artinya, pendukung Jokowi dan Prabowo sama-sama tak rela jika Prabowo merapat ke Jokowi. Begitupun sebaliknya, banyak yang tak rela Jokowi merangkul Prabowo. Alasan tidak setuju keduanya berkoalisi karena masih ada yang menganggap pemilu curang, prabowo harus konsisten sebagai simbol oposisi, termasuk tudingan Jokowi anti Islam. Alasan setuju karena pemilu sudah usai dan menginginkan adanya kinerja baik dari pemerintah, Bahkan ada juga yang berpendapat bergabungnya Prabowo ke Jokowi akan menguatkan pemerintahan 5 tahun mendatang.
Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional dengan wawancara tatap muka (face to face interview) pada 5 hingga 12 Oktober 2019 dengan sampel 1000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi melalui metodologi stratified multi stage random sampling dengan margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercaya an 95 persen. Survei ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaring aspirasi publik. Terutama soal evaluasi dan harapan publik terhadap Jokowi yang akan dilantik kembali sebagai presiden RI. Sebab, salah satu kekuatan Jokowi selama ini ialah dukungan publik yang berlimpah.