Jakarta,eksposenews.com- Gerakan Kemanusiaan mendesak agar pihak Komnas HAM melakukan penyelidikan atas meninggalnya 700 petugas KPPS saat pileg dan pilpres 17 April lalu. Termasuk juga korban tanggal 21-23 April 2019 yang sampai saat ini tidak ada pertanggung jawaban pemerintah menjelaskan penyebabnya.
Pernyataan ini disampaikan oleh tokoh Alumni Persaudaraan 212 Ustad Slamet Maarif saat jumpa pers bersama sejumlah wartawan yang dilaksanakan di Hotel Sofyan, Tebet,Jakarta Selatan, (10/7).
Hadir sebagai pembicara masing- masing, Slamet Maarif Ketua Persaudaraan Alumni 212, Ketua GNPF Ulama Ustad Yusuf Martak, Ketua FPI Ustad Muh. Sobri Lubis, Ustad Namrudin, Dr. Hj.Nurdiati Akma, Ustad Edi Mulyadi, Ustad Al Khathath dan Pengacara Gerakan Kemanusiaan Ahmad Yani, SH.
Namrudin salah seorang pembicara dan sebagai tokoh Gerakan Kemanusia an mengatakan, pilpres dan pileg yang sudah terselenggara merupakan pembodohan politik bukan pendidikan politik. Dimana – mana di negara lain, jika terjadi insiden dalam pelaksanaan pilpres dan pileg kebanyakan yang menjadi korban adalah peserta pemilu. Tapi di Indonesia aneh. Yang menjadi korban justru para penyelenggara pemilu. Ujarnya.
Dr.Hj.Nurdiati Akma mengatakan, Yang akan kita perjuangkan dan kita minta sama Prabowo jangan mau ikut rekonsiliasi. Karena dalam rekonsiliasi tentunya ada kesepakatan. Kita minta untuk jangan ikut rekonsiliasi. Kalau Prabowo ikut berarti menyakiti hati para emak-emak emak, ujarnya.
Ustad Muh.Al Khathath mengatakan, bahwa melaksanakan jabatan dengan amanah melaksanakan dengan adil dan makmur. Kita wajib memperjuang kan gerakan mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur siapapun uang berkuasa.
Terkait masalah kemanusia an tim advokasi mendesak DPR membuat pansus atau tim pencari fakta agar bergerak lebih cepat mendesak Komnas Ham dan DPR RI untuk membuat tim pencari fakta atau membuat pansus atas korban yang meninggal akibat penganiayaan aparat termasuk petugas KPPS yang meninggal dunia. Masyarakat harusnya diberi akses. Berapa orang saudara kami yang tidak bisa ditengok pada saat ditahan oleh aparat kepolisian.
Sebagai wujud kepatuhan kepada ulama, secara teknis selaku lawyer kami tunduk dan taat atas apa yang ditugaskan kepada kami, ujar Ahmad Yani. Seperti diketahui, ada sesuatu nilai – nilai luhur, spirit agama yang coba di balik – balikan. nilai-nilai yang dibawakan oleh guru-guru kita. Tidak ada pemilu yang mati secara kompak cuma ada di Indonesia. Ini yang belum terselesaikan. Pemerintah harus memberi penjelas an kepada masyarakat kenapa para petugas KPPS mati secara bersamaan.
Sebenarnya, yang saya khawatirkan pada saat sidang di MK semua Hakim pada Mati karena kecapekan. Tapi nyatanya mereka sehat saja. Jadi ini menjadi pertanyaan besar kami. Ujar Ahmad Yani.
Ketua Umum FPI Ustad Muh.Sobri Lubis mengatakan, bahwa tidak benar jika Habib Rizieq tidak mau pulang ke Indonesia. Tapi yang benar adalah beliau itu di cekal. Tapi yang cekal bukan dari pemerintah Saudi. Karena Saudi tidak punya kepentingan dan alasan untuk mencekalnya. Justru dari pemerintah Indonesia sendiri yang tidak mengijinkan beliau kembali ke Indonesia. Ini saya dapatkan informasi dari Habib Rizieq langsung saat saya di sana. Beliau beberapa waktu lalu sudah hendak meninggalkan Saudi, tapi petugas imigrasi Saudi memperlihatkan bahwa beliau di cekal. Ujar Sobri Lubis.