Rehabilitasi Proyek Pasca Bencana Alam di Palu Sarat KKN

Jakarta, eksposenews- proyek rehabilitasi pembangunan  pasca bencana tsunami dan likuifaksi di Kota Palu, diduga sarat dengan KKN. 

Pekerjaan proyek rehabilitasi tersebut  dilakukan tidak melalui mekanisme tender dan terindikasi adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang mengarah adanya  suap dan gratifikasi kepada Pejabat yang dilakukan oleh pengusaha.

Ungkapan tersebut disampaikan Lemens Kodongan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Hukum Jamin Rakyat (LSM HAJAR) Provinsi Sulawesi Tengah, pada sejumlah media, Jum’at ( 21/12).

Pasalnya, proyek recovery pasca bencana yang seyogyanya bisa dikerjakan oleh beberapa orang pengusaha tapi nyatanya  di monopoli hanya oleh seorang pengusaha. Ini tentu ada sesuatu dibalik itu, Ujar Lemens.

Hasil investigasi tim, semua  proyek tidak melewati proses tender seperti biasanya. Pemerintah telah menunjuk seorang pengusaha  untuk mengerjakan beberapa proyek rehabilitasi pasca bencana di Kota Palu.

Temuan tim, Bahkan yang lebih miris lagi, saat Kota Palu berduka dengan banyaknya korban bencana tsunami dan likuifaksi, secara otomatis banyak mereka sebagai kontraktor kehilangan harta benda dan keluarga termasuk surat surat penting perusahaan.

Jadi secara otomatis mereka membutuhkan proyek proyek tersebut walaupun mungkin hanya sebagai subkontrak. Namun kenyataannya para kontraktor  tidak diberdayakan.

Hampir semua proyek rehabilitasi Kota Palu pasca bencana di kerjakan oleh satu orang pengusaha saja, Ujarnya.

Hal ini menggambarkan sifat keserakahan dan mempertonton kan betapa tidak berdayanya pengusaha kecil yang seharusnya mereka bisa juga mengambil bahagian pekerjaan proyek rehabilitasi tersebut tapi di abaikan.

Salah seorang kontraktor yang enggan di sebut namanya mengatakan, saat ini begitu sulit mendapatkan pekerjaan. Meskipun untuk menjadi buruh,  dikarenakan semuanya saat ini dilakukan oleh robot -robot yang bermesin. Ujarnya.

Sudah lebih dua tahun  proyek di Kota  Palu dikuasai oleh satu orang pengusaha, yaitu Rudi Candra ujarnya. Akibatnya menimbulkan kecemburuan sosial bagi pengusaha pengusaha kecil dan semakin membuat kesenjangan yang begitu jauh.

Seharusnya pemerintah tidak melakukan hal ini karena di kota Palu juga banyak pengusaha yang bisa dan mampu. Proyek recovery mempunyai dana puluhan bahkan ratusan miliar dan ini hanya dilakukan oleh satu pengusaha saja. Ada apa dengan pemerintah, ujar sumber dengan nada tanya.

Nurdin Usman seorang Pegiat anti korupsi mengatakan, LSM Hukum Jamin Rakyat Sulawesi Tengah bersama koalisinya LSM Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jakarta, berencana akan melakukan aksi di depan KPK dan BPK RI. Kami mendesak agar dana bantuan bencana segera di audit karena indikasi nya telah terjadi penyimpa ngan oleh pelaksanaannya bersama pemerintah yang diduga tidak transparan dalam pengelolaaannya. Ujarnya.

Salah satu alasannya adalah,  Pemerintah Kota Palu hanya memberi proyek recovery kepada satu orang pengusaha. Dengan adanya monopoli pekerjaan kepada satu orang maka dicurigai telah terjadi indikasi adanya suap dan Gratifikasi, Pungkasnya. (TIM)