Jakarta, eksposenews.com – Pasca viralnya sebuah video berdurasi 30 detik yang merekam aksi kemarahan seorang ulama di Garut yang beredar di media sosial menuntut keseriusan pemerintah dalam memberantas aliran radikal di Garut.
Aksi yang dilakukan ulama tersebut sambil berbicara menunjuk-nunjuk para pejabat dan berkata ‘Bisi majarkeun aing teu bisa ambeuk’ (jangan dikira saya tidak bisa marah) kata ulama tersebut. Jangan main-main urus negara katanya, seperti disaksikan media ini dalam video, Senin (10/1/2022).
Ulama yang bersuara lantang tersebut diketahui bernama KH. Abdul Mujib salah satu ulama sekaligus pimpinan pondok pesantren di Garut. Dia menuntut adanya kejelasan dan ketegasan penanganan NII di Garut.
Seruan aksi damai anti radikalisme,intoleran dan NII juga dilakukan oleh elemen masyarakat yang berkumpul di Gedung Sate jalan Diponegoro no. 22 Citarum, Bandung dibawah koordinator Mantan Kapolda Jabar Anton Charlian.
Mereka menyuarakan anti paham radikaliame dan intoleran dan NII yang terus berkembang khususnya di Jawa Barat.
Mantan Kapolda ini merasa adanya pergerakan paham radikalisme dan intoleran yang terafiliasi pada Islam Baiat atau pergerakan Negara Islam Indonesia (NII).
Pada Oktober tahun 2021 di Garut ada 59 orang yang di Baiat dan bersumpah setia kepada NII. Mereka telah diberi pembinaan oleh Bakesbangpol Garut. Mereka ini diduga telah di baiat oleh kelompok aliran Bakar Misbah yang merupakan petinggi Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) diGarut kala pendiri NII Kartosuwiryo masih memimpin. Mereka telah membaiat anak – anak dan kalangan rentan diwilayah Garut dan wilayah lainnya di Jawa Barat.
melihat dinamika dan perkembangan yang terjadi di Jawa Barat dan sehubungan dengan adanya aksi anti kekerasan dan paham intoleransi serta gerakan NII membuat ormas Gerakan Pembumian Pancasila mengeluarkan pernyataan sikapnya.
Berikut isi Pernyataan Sikap DPP Gerakan Pembumian Pancasila yang media ini terima.
PERNYATAAN SIKAP TERHADAP DEKLARASI NEGARA ISLAM INDONESIA DAN GERAKAN RADIKALISME – TERORISME LAINNYA
No. 012/PS/DPP-GPP/I/2022
Salam Pancasila !!!!
Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pembumian Pancasila (DPP GPP) bersama ini mengeluarkan pernyataan sikap terkait kelompok radikal di Jawa Barat yang telah mendeklarasikan Negara Islam Indonesia (NII) dan menolak Pancasila sebagai dasar negara serta kelompok-kelompok radikal lainnya yang selama ini bersikap anti terhadap Pancasila.
Atas deklarasi NII dan berkembangnya kelompok-kelompok radikal anti Pancasila, DPP GPP menerbitkan pernyataan sikap sebagai berikut:
1.Menentang keras berbagai upaya yang dilakukan oleh kelompok pendukung Negara Islam Indonesia dan kelompok radikal lainnya yang bertujuan untuk mendelegitimasi Pancasila. Upaya-upaya semacam ini bertentangan dengan jati diri bangsa yang terejawantahkan di dalam sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila adalah fondasi, falsafah, dan spiritualitas bangsa yang menyatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, kelompok, dan agama. Menafikan Pancasila adalah sama dengan menghancurkan sendi dasar yang membentuk bangsa dan mengingkari kemajemukan yang secara hakiki menjadi karakter masyarakat Indonesia.
2.Radikalisme terkait erat dengan fundamentalisme-transnasional dan dapat berujung kepada tindak terorisme. Mereka yang melakukan terorisme masuk dalam kategori pelaku extra ordinary crime. Terorisme selain merupakan tindak pidana juga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity. Dengan demikian terorisme dengan segala bentuk dan manifestasinya merupakan kejahatan serius yang mengancam nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, yang terkandung dalam Pancasila. Deklarasi Negara Islam Indonesia merupakan suatu bentuk radikalisme karena dengan jelas menyatakan bahwa mereka menolak Pancasila sebagai dasar negara,serta mengancam para ulama dan tokoh masyarakat yang menentang nya. Tindakan mereka dapat menimbulkan rasa ketakutan dan berpotensi menimbulkan disintegrasi dan konflik sosial. Karena potensi destruktif yang mereka lakukan, kami mendorong pemerintah dan pihak yang berwenang untuk secepatnya mengambil tindakan tegas terhadap para deklarator dan pendukung deklarasi Negara Islam Indonesia dan kelompok radikalisme lainnya.
3.Situasi Indonesia di era digital ini ditandai dengan maraknya semangat masyarakat bangsa untuk berdemokrasi. Namun demikian, demokrasi bukan hanya membuka kesempatan bagi terartikulasinya aspirasi masyarakat, tetapi juga telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok radikal yang cenderung memaksakan kehendak dan sering kali berujung kepada tindakan radikalisme dan terorisme. Kelompok Negara Islam Indonesia dan kelompok-kelompok radikal lainnya selama ini telah melakukan tindakan kekerasan.dan terorisme. Radikalisme tidak selalu terkait dengan umat agama tertentu, meskipun di Indonesia sering kali dikaitkan dengan umat Islam. Untuk itu akar radikalisme, yaitu: kemiskinan, ketimpangan sosial,ketidak adilan, korupsi, mafia, penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan narkoba dan berbagai tindak penyimpangan lainnya harus segera diatasi oleh pemerintah dengan dukungan segenap pemangku kepentingan yang ada dalam masyarakat. Secara khusus, DPP GPP menghimbau Presiden RI berkenan menggunakan hak prerogatif sebagai Kepala Negara untuk menumpas seluruh kekuatan radikalisme dan terorisme dalam segala bentuk dan manifestasi sampai ke akar-akarnya.
Salam Pancasila !!!
Jakarta, 21 Januari 2022
DEWAN PIMPINAN PUSAT
GERAKAN PEMBUMIAN PANCASILA
PERIODE 2020 – 2025
Dr. Antonius D.R. Manurung, M.Si, Ketua Umum Dr. Bondan Kanumoyoso, M.Hum, Sekretaris Jenderal
Tembusan:
1. Seluruh Warga Negara Indonesia
2. Ketua Dewan Pembina DPP GPP
3. Ketua Dewan Pengawas DPP GPP
4. Ketua Dewan Pakar DPP GPP
5. Ketua DPD GPP di seluruh Indonesia
100% INDONESIA, 100% PANCASILA