(Djuli Asnawi)
Jakarta, 20 Oktober 2022. Gerakan Sinergi Merah Putih kembali mendatangi KPK dengan Menyampaikan tuntutan yang sama seperti aksi sebelumnya (11 & 14 Oktober 2022), yakni Mendukung sekaligus mendesak KPK untuk secepatnya meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan dan menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka dalam kasus Formuja E.
Sinergi Merah Putih (SMP) adalah wadah anak-anak bangsa yang tergabung dalam kumpulan/kelompok/organisasi/komunitas yang cinta NKRI dan penegakkan Pancasila. Sinergi Merah Putih terlahir dari rasa keprihatinan yang sama atas degradasi moral berbangsa dan bernegara yang di timbulkan dari mundurnya rasa kebangsaan dan gotong royong akibat dari polarisasi berbagai macam kepentingan, baik kepentingan individu maupun kelompok diatas kepentingan bersama. https://www.tobelochocolate.com/
Sinergi Merah Putih menginisiasi Gerakan Moral Anak Bangsa untuk turut menjaga Sendi-sendi keutuhan NKRI, dimana dalam era digitalisasi saat ini, kecanggihan teknologi informasi sangat cepat dan sangat mudah ditenma oleh anak bangsa tanpa menyaring baik dan buruknya informasi yang di tenma. Sehingga banyak terjadi kegaduhan dalam dunia sosial media yang berujung pada pelanggaran Hukum.
Sinergi Merah Putih peduli dengan Keadilan Hukum, bangsa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada amanat UUD 45, berazas Pancasila, Bersatu dalam Bhinneka Tunggak Ika, dan NKRI. Dimana dalam hal pencgakan hukum Sinergi Merah Putih berpedoman bahwa hukum adalah pangiima keadilan.
Sinergi Merah Putih adalah Gerakan Sosial Budaya, dimana dalam gerakan ini SMP sangat fokus dalam giat sosial “yang lcbih penting dan politik adalah Kemanusiaan”.
SIKAP SINERGI MERAH PUTIH TEHADAP KASUS HUKUM FORMULA E.
Sebagaimana alenia (3) bahwa “Sinergi Merah Putih peduli dengan Keadilan Hukum”, dalam hal ini Sinergi Merah Putih menyoroti tentang kasus Formula E yang dirasa oleh kami sebagai unsur masyarakat sangat meresahkan.
Mengendapnya penanganan kasus Formula E di tangan KPK, hingga kini memicuh opini liar dikhalayak publik betapa KPK tidak lagi segarang dulu dalam menjerat para koruptor di negeri ini. Kinerja KPK dinilai lemah dalam mengusut kasus-kasus besar terutama kasus Formula E yang jelas-jelas merugikan keuangan negara dengan jumlah yang sangat fantastis,
Saban tahun sejak muncul dugaan mark up dan kejanggalan penggunaan anggaran APB DKI Jakarta untuk pagelaran Formula E hingga akhir masa jabatan Gubernur Anies Baswedan, KPK terus berdalih masih mencari bahan Pengembangan penyelidikan. Padahaj lembaga anti rasuah ini telah mengumpulkan begitu banyak bukti, namun sampai detik ini penyelidikan kasus Formula E tetap saja kandas.
Proses pemeriksaan terhadap Anies Baswedan yang sudah dilakukan pada hari Rabu (07/09/2022) pun hingga kini seolah terhenti tanpa ada kelanjutan. Diduga, terhentinya pemeriksaan lanjutan terhadap Anies Baswedan akibat intervensi kekuatan-kekuatan terselubung yang turut menekan KPK sehingga KPK seperti macan ompong. Padahal salah satu petinggi KPK Alex Marwata pernah mengatakan bahwa, pengembangan penyelidikan https://subandpizzapub.com/
dilakukan selain meminta keterangan pada para pihak ( DPRD DKI Jakarta, Kemenpora, Gubernur DKI J akarta), juga akan meminta pendapat para ahli.
Sementara itu, menurut Profesor Romli Atmasasmita, penyelenggaraan Formula E mengandung unsur niat jahat (mens rea), perbuatan (actus reus) dan dapat di pidanakan (strafbaarheid)”. Tetapi mengapa sampai saat ini KPK belum meningkatkan kasusnya menjadi penyidikan dan menentukan tersangkanya? Apa yang terjadi dengan KPK?
Pendapat Prof. Romli juga di kuatkan oleh Prof. Agus Surono guru besar Universitas Pancasila, dimana Prof Agus meminta agar KPK tidak terpengaruh dengan opini yang di bangun seolah penyelidikan Formula E merupakan upaya politik untuk menjegal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebab Agus meyakini, proses yang dilakukan oleh KPK akan mampu di buktikan di pengadilan. (Remol. Id, 14/10/2022)
Disisi lain, Sinergi Merah Putih berkeyakinan proses pencapresan Anies oleh salah satu parpol yang terkesan sangat prematur diduga merupakan salah satu upaya untuk mengamankan dan melindungi posisi Anies agar terhindar dari jeratan hukum. Publik tentu mulai menyadari akrobat-akrobat politik yang dipertontonkan belakangan ini baik secara individu maupun atas nama institusi, yang nampak secara serentak mulai bergerak untuk menjadi super hero bagi Anies Baswedan. KPK seakan hendak digiring pada isu mempolitisasi dan kriminalisasi Anies atas kasus Formula E”.
Oleh karena itu, berdasarkan dari hasil kajian mendalam, kami Sinergi Merah Putih menuntut KPK maxbet:
1. Secepatnya meningkatkan status Anies Baswedan yang telah diperiksa dari Penyelidikan menjadi Penyidikan dalam kasus Formula E.
2. Secepatnya menetapkan gubernur Anies Baswedan sebagai tersangka. Karena kebijakan soal Formula E menurut kami dalam tupoksi (tugas pokok dan fungsi) eksekutif Pemprov DKI Jakarta, yang bertanggung jawab penuh atas kasus Formula E adalah seorang Gubernur.
3. KPK sebagai lembaga ad hoc yang di bentuk atas ” amanat reformasi” harus bekerja secara independen dan transparan tanpa terpengaruh oleh intervensi dari manapun untuk mempercepat penanganan kasus Formula E.
Sinergi Merah Putih berharap pada KPK, dimana KPK adalah lembaga yang masih di percaya oleh rakyat untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi. Kami sampaikan pula bahwa KPK dalam hal ini pimpinan dan komisioner KPK dapat berdialog dengan kami sebagai rakyat pemilik kedaulatan republik ini. |
Dukungan pada Gerakan Merah putih semakin bertambah, yang berawal dari beberapa organisasi, per tanggal 17 Oktober 2022 menjadi 42 organ, sedangkan pada aksi 20 Oktober 2022 ini bertambah menjadi 58 organisasi.