DPD Partai Demokrat DKI Tolak Usulan KLB

Jakarta,eksposenews.com- Terkait adanya wacana Kongres Luar Biasa yang digulirkan sejumlah Senior Partai Demokrat, Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat DKI Jakarta dengan tegas menyatakan menolak usulan tersebut.

Penolakan disampaikan oleh ketua DPD DKI Jakarta Santoso,SH didampingi Sekretaris DPD Partai Demokrat DKI H.Misan S, dan Bendahara Mariana Harahap dan beberapa unsur wakil Sekretaris yang dilaksanakan di Kantor DPD DKI Jakarta, (15/6).

Dalam pernyataannya, Ketua DPD DKI menilai bahwa selaku Kader Partai Demokrat seluruh Indonesia tak terkecuali juga Kader Partai Demokrat Provinsi DKI Jakarta masih dalam suasana berduka dengan wafatnya ibunda Hj. Kristiani Herawati. Kami berdoa semoga almarhumah istirahat dengan tenang dan semoga husnul khotimah.

Terkait dengan situasi terkini Partai Demokrat di level Nasional maupun di DKI Jakarta, kami ingin menyampaikan beberapa hal, bahwa kami bersyukur karena perolehan suara Partai Demokrat pada Pemilu 2019 jika dikonversi menjadi kursi jumlahnya tetap sama seperti Pemilu 2014 yakni 10 kursi DPRD DKI. 10 kursi tersebut tersebar di seluruh Dapil DPRD Provinsi, artinya seluruh Dapil DKI Jakarta Partai Demokrat memperoleh 1 kursi.

Terkait dengan Pilpres dan peta koalisi Partai Pasca Pemilu ini, kami DPD Partai Demokrat DKI Jakarta PATUH dan mengikuti patron yang sudah digariskan oleh DPP Partai Demokrat. Karena kewenangan mengenai koalisi itu adalah Murni kewenangan DPP.

Merespon wacana Kongres Luar Biasa atau KLB yang dihembuskan oleh beberapa tokoh Senior Partai Demokrat, kami berpandangan bahwa tidak ada sesuatu kegentingan yang memaksa sehingga Partai Demokrat hrs melakukan KLB. Dibawah kepemimpinan Ketua Umum Bapak Prof. Dr. Susilo Bambang Yudhoyono Partai Demokrat masih on the track berada pada jalur yang tepat.

Kami DPD Partai Demokrat DKI Jakarta beserta seluruh DPC Partai Demokrat se DKI Jakarta menolak untuk ikut dalam segala upaya yang mengarah kepada Kongres Luar Biasa (KLB) dengan alasan apapun.

Meminta DPP utk bersikap tegas sesuai AD ART Partai Demokrat kepada pengurus/kader Partai Demokrat yang menciptakan kegaduhan dengan mengusulkan KLB dan segala bentuk cara lainnya yang memecah belah Partai Demokrat.